Media Persada, JAKARTA — Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) menyiapkan konsep Gerakan Nasional untuk mempercepat penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah di berbagai daerah.
Rencana tersebut menjadi salah satu tindak lanjut komunikasi SP2MI dengan Kementerian Sosial (Kemensos), di tengah proses pembahasan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak.
Ketua SP2MI Drs. H. Amirudin mengatakan, draf MoU saat ini masih dipelajari oleh bagian hukum Kemensos setelah menjadi salah satu kesepakatan dalam pertemuan SP2MI dengan jajaran Direktorat Jenderal Kemensos.
“Ini memang sudah menjadi kesepakatan yang bulat, hasil dari pertemuan kita yang terakhir dengan Dirjen Kemensos,” kata Amirudin.
Menurut Amirudin, kerja sama tersebut akan mencakup sejumlah program, terutama penuntasan ATS dan anak putus sekolah serta penguatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
“Draf-draf dari nota kesepahaman kita sedang dipelajari oleh bagian hukum dari Kemensos,” ujarnya.
Selain mendorong penyelesaian MoU, SP2MI mengusulkan pembentukan Gerakan Nasional Penuntasan ATS dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Amirudin menilai persoalan ATS tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas kelembagaan.
“Untuk langkah yang kita tawarkan kepada Menteri Sosial, untuk menggaungkan seluruh stakeholder negara yang terlibat dalam penuntasan ATS, memang harus ada Gerakan Nasional,” katanya.
Konsep Gerakan Nasional tersebut, lanjut Amirudin, telah dituangkan dalam proposal yang disampaikan kepada Menteri Sosial.
Ia juga menyebut adanya rencana komunikasi antara Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas koordinasi dalam upaya penuntasan ATS.
“Gerakan nasional inilah yang sedang kita coba tawarkan proposalnya kepada Pak Menteri Sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, SP2MI melihat peluang keterlibatan PKBM dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Amirudin mengatakan, berdasarkan pemahaman SP2MI, program tersebut menyasar masyarakat dari kelompok desil satu dan desil dua.
Untuk mendukung agenda tersebut, SP2MI mengaku telah menyiapkan kader-kader di berbagai daerah yang nantinya dapat bergerak bersama setelah MoU dengan Kemensos ditandatangani.
“Kita akan bergerak, kader-kadernya seluruh Indonesia ketika kita sudah menandatangani bersama-sama MoU yang kita sepakati dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial,” katanya.
Hingga kini, SP2MI masih menunggu perkembangan dari Kemensos terkait finalisasi pembahasan MoU dan rencana penandatanganan kerja sama.
Amirudin berharap proses tersebut segera memasuki tahap final agar kerja sama yang telah dibahas dapat direalisasikan di lapangan.
“Mudah-mudahan kita sabar menunggu ‘hilal-hilal’ dari Kemensos yang akan mengundang SP2MI untuk bersama-sama menandatangani nota kesepahaman ini,” tuturnya.***
