Media Persada, JAKARTA — Upaya mengatasi anak tidak sekolah dan anak putus sekolah tidak lagi hanya diarahkan pada pengembalian anak ke ruang kelas. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bersama Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) mendorong pendekatan yang menggabungkan pendidikan, keterampilan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemensos dan SP2MI di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, persoalan pendidikan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Karena itu, program Sekolah Rakyat harus mampu menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai lebih dari empat juta orang. Saifullah menyebut angka tersebut berpotensi lebih besar karena data yang tersedia dinilai belum sepenuhnya menggambarkan persoalan di lapangan.
“Kita punya kepentingan juga. Kita menemukan banyak orang di jalan ini nggak sekolah. ATS itu empat juta lebih. Saya lihat data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es. Bisa jauh lebih besar dari data ini,” ujarnya.
Ia menilai kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, termasuk kelompok miskin ekstrem.
Program tersebut tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, mental dan spiritual serta keterampilan vokasi.
Dalam kerja sama dengan SP2MI, aspek pendidikan akan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan ekonomi keluarga sekaligus membuka peluang agar peserta didik memiliki masa depan yang lebih baik.
Ketua Umum SP2MI Drs. H. Amirudin Yusuf mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap mendukung pemerintah dengan jaringan tenaga pendidik dan relawan.
SP2MI juga akan membantu mengisi 15 sentra Sekolah Rakyat milik Kemensos yang belum terisi melalui program pendidikan kesetaraan.
“Kita mau tidak mau menyiapkan sumber daya manusianya. Untuk itu, SP2MI akan melakukan kegiatan skill up untuk SDM, orang-orang yang akan kita tempatkan di sentra-sentra Kemensos ini,” kata Amirudin.
Selain penguatan tutor, kerja sama tersebut mencakup integrasi data kesejahteraan sosial, pengembangan kurikulum vokasi dan penjangkauan ATS.
Program akan dipantau secara berkala setiap enam bulan melalui Tim Pokja Bersama. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan dapat segera diperbaiki apabila terdapat kendala.
Kolaborasi Kemensos dan SP2MI diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak berhenti pada pemberian ijazah. Peserta didik juga diarahkan memperoleh keterampilan dan akses ekonomi sehingga pendidikan dapat menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
